MAKASSAR Lima mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), yakni Amelia Reskiani Damir, Faiz Riskiy Anugrah, Sahira Zahra, Nur Khalika, dan Muh. Faiz Daffa Al Hariri, melakukan wawancara dengan Humas PDAM Makassar di Jl. Dr. Ratulangi No. 3, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Human Relations dalam Organisasi untuk mengkaji hubungan kerja, komunikasi, dan dinamika organisasi di perusahaan penyedia air minum tersebut.
Narasumber menjelaskan bahwa hubungan antara pimpinan dan karyawan berjalan secara profesional dan fleksibel. Pimpinan memberikan arahan yang jelas beserta batas waktu pengerjaan, namun tetap toleran terhadap pegawai yang memiliki alasan kuat, seperti masalah kesehatan atau kendala mendesak. "Manusia bukan robot," ujarnya. Produktivitas dinilai dari kemampuan pegawai memaksimalkan jam kerja, pukul 08.00 hingga 16.00, untuk menghasilkan output sesuai uraian tugas, bukan sekadar hadir.
Dalam pengambilan keputusan, staf diberi ruang menyampaikan saran dan masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan puncak yang dituangkan dalam Peraturan Direksi (Perdir). Menurut narasumber, hal itu dilakukan agar perusahaan tidak berjalan kacau. Pengawasan terhadap pegawai berpengalaman, misalnya yang telah bekerja lebih dari lima tahun, tidak dilakukan secara ketat. Bagi pegawai yang menunda pekerjaan, diberlakukan sanksi bertahap mulai dari teguran, surat peringatan (SP1 hingga SP3), pemotongan gaji atau uang makan, mutasi, hingga pemecatan.
Terkait kerja sama antarunit, narasumber menegaskan setiap bagian wajib saling mendukung agar perusahaan tidak berjalan pincang. Bagian Humas, katanya, harus mengetahui seluruh kendala di bidang lain karena menjadi corong informasi utama bagi media dan publik. Hambatan yang kerap muncul umumnya bersifat teknis dan eksternal, seperti perizinan galian jalan yang berada di luar kewenangan internal. PDAM juga dituntut mengikuti perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan media sosial dan keterbukaan informasi publik, serta tetap berupaya mendistribusikan air secara maksimal meski musim kemarau menurunkan debit air baku.
Soal konflik, narasumber mengakui perselisihan pasti ada, umumnya bersumber dari persoalan pribadi, perbedaan persepsi kecil, atau koordinasi anggaran dan pekerjaan. Penyelesaiannya dikembalikan pada aturan kepegawaian dalam Perdir tentang penghargaan dan sanksi. Nilai budaya lokal Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge juga diterapkan, antara lain dengan menepis batasan senioritas, menghormati berdasarkan aturan, jenjang pendidikan, dan amanah jabatan, serta membuka ruang kritik konstruktif melalui jalur yang tepat.
Dari sisi komunikasi, pesan bersifat rahasia seperti anggaran dan kebijakan disampaikan secara tertutup, sedangkan informasi umum disampaikan terbuka lewat briefing. Media yang dipakai beragam, mulai dari surat resmi, WhatsApp, Instagram, hingga rapat koordinasi. Informasi disebarkan secara berjenjang dari direktur utama kepada kepala bagian lalu staf. Jika terjadi distorsi pesan dalam penyampaian berantai, pegawai diminta mengonfirmasi ulang ke sumber awal. Narasumber juga menyebut organisasi harus siap menghadapi isu dan tanggapan netizen soal distribusi air dengan penjelasan yang edukatif. Melalui wawancara ini, para mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung penerapan human relations dalam organisasi pelayanan publik.
*aml/ADFEP*
